Bounty Hunters Pelanggaran Bea Cukai Mendapat Kesempatan yang Lebih Luas

Pada tahun 2011, Menteri Keuangan (“ Menteri ”) menetapkan kerangka yang secara spesifik mengatur pemberian penghargaan (dalam bentuk uang dan/atau bentuk penghargaan lainnya) kepada perseorangan, kelompok orang dan/atau unit kerja yang berjasa dalam mengungkap dan menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai. Penghargaan ini disebut sebagai premi di sektor kepabeanan dan/atau cukai (“ Premi ”). Kerangka ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi yang telah diubah pada 2016 dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2016 (secara bersama-sama disebut “ Permenkeu 243/2011 ”). Namun Menteri kini memutuskan untuk mengubah Permenkeu 243/2011 untuk kedua kalinya dengan menerbitkan Permenkeu No. 21 Tahun 2024 (“ Amandemen Kedua ”), yang mulai berlaku pada 13 Mei 2024. [1] Secara garis besar, Amandemen Kedua tetap mempertahankan ketentuan inti Permenkeu 243/2011 yang menyatakan bahwa Premi dapat diberikan terkait dengan kontribusi terhadap penanganan jenis pelanggaran berikut: [2]