BPJS Ketenagakerjaan Dimandatkan untuk Memberikan Jaminan Awal untuk Pelayanan Kesehatan pada Dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja

Pada tahun 2015, pemerintah menetapkan kerangka kerja khusus yang membahas program Jaminan Kecelakaan Kerja (“ JKK ”) dan Jaminan Kematian (“ JKM ”) (secara bersama-sama disebut sebagai “ Program Jaminan ”) melalui penerbitan Peraturan No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Kerangka kerja ini kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2019 (secara bersama-sama disebut sebagai “ PP 44/2015 ”). [1]