Ini Waktunya! Badan Usaha Kini Bisa Dapat Memprakarsai Pengelolaan Barang Milik Negara dan/atau BUMN

Pada tahun 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas (“ Perpres 32/2020 ”). Sebagaimana judulnya, Perpres 32/2020 pada dasarnya menetapkan berbagai prasyarat yang berkaitan dengan optimalisasi Barang Milik Negara (“ BMN ”) di Kementerian atau Lembaga(“ K/L ”) terkait dan/atau aset milik Badan Usaha Milik Negara (“ BUMN ”) melalui hak pengelolaan terbatas (“ Pengelolaan Aset ”). [1] Perlu dicatat bahwa Perpres 32/2020 sebelumnya telah dianalisis dalam edisiIndonesian Legal Brief(“ ILB ”) berikut: “ ”.