Direktur Jenderal Pajak (“ Dirjen ”) telah menerbitkan Keputusan No. KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (“ Keputusan 239/2026 ”). Keputusan 239/2026 dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mendorong perekonomian nasional, dan melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan (“ Menkeu ”) No. 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan (“ Permenkeu 118/2024 ”), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 71 Tahun 2026 . [1]

Jendela Keringanan Sanksi Pajak Dibuka: Penghapusan hingga 100% untuk SPT Terlambat yang Disampaikan paling lambat 31 Desember 2026
Unlock the Full Article
Access the full legal analysis, insights, and linked references with a NOMOS subscription.
In-depth legal interpretation
Related regulations across jurisdictions
Case law references & citations
Downloadable formats (PDF/citations)
Choose Your Plan
Smart. Flexible. Just Right for You.
- Monthly / Yearly options
- Indonesia jurisdiction (More soon)
- For solo users or growing teams
- Enjoy a 7-day free trial on all plans
Already subscribed?
Log in
Need more users or custom pricing?
Latest Analysis