Pemerintah Menetapkan Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif dan Pelarangan Ekspor Batubara

Sebagai kelanjutaan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“ Menteri ”) No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (“ Keputusan 139/2021 ”), Menteri telah menerbitkan Keputusan No. 13.K/HK.021/MEM.B/2022 (“ Keputusan 13/2022 ”), yang kini akan menjadi pedoman pengenaan sanksi administratif, pelarangan ekspor batubara, dan pengenaan denda dan kewajiban penyediaan dana kompensansi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan batubara domestik. [1]